Laporan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mou Bilateral Pariwisata yang telah dilaksanakan pada:

๐Ÿ—“: Rabu, 12 Februari 2025
๐Ÿ•’: 13.00 – selesai WIB
๐Ÿ“: Zoom Meeting

Dihadiri oleh:

  1. Ibu Martini M Paham, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
  2. Bapak Zulkifli, Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional
  3. Perwakilan dari Seluruh Satuan Kerja Eselon dua Kementerian Pariwisata
  4. Perwakilan dari Politeknik Pariwisata

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

  • Akan membahas Monev MOU Pariwisata (Internal Kemenpar)
  • Diharapkan sudah dihadiri oleh perwakilan 5 Kedeputian + Poltekpar
  • Partisipasi Kemenpar di tingkat Internasional selama 5 tahun terakhir
  • Bilateral : 10 MOU Pariwisata dan Ekraf ditandatangani

Technical Arrangement dan TOA

  • Agenda : Diseminasi MOU atau kerjasama yang masih aktif terutama di Sektor Pariwisata dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang sudah maupun akan dilaksanakan dan membuka kesempatan terhadap peluang kerjasama dengan mitra yang bekerja sama dengan Kedeputian Teknis
  • Concern 32 Calon Dubes diantaranya People to People Contact, Join Promotion dan Investasi. Menpar menaruh perhatian pada implementasi kerjasama terutama berkaitan dengan Sektor Pariwisata
  • Diharapkan pemetaan MOU dapat dilaksanakan dengan kolaborasi dengan Kedeputian Teknis dan Poltekpar

Asisten Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Internasional

  • Data dan Kerjasama, Area MOU, Pemanfaatan, Evaluasi dan Masukan MOU
  • Tercatat ada 71 MOU (1991 – 2024) dan tercantum dalam laman Treaty di Kemenlu
  • Sesuai dengan arahan Menpar untuk mengetahui posisi pemanfaatan MOU
  • Terdapat beberapa MOU yang sudah dikategorikan ke aktif terimplementasi, Aktif belum terimplementasi, Tidak Aktif dan Tidak Terimplementasi
  • Diharapkan mendapat masukan dari perwakilan satker terhadap feedback atas MOU
  • Sudah disampaikan Nota Dinas untuk menindaklanjuti progres MOU yang sudah direkap oleh HALI
  • Hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada Menpar sebagai tindak lanjut atas status MOU dan pemanfaatannya terutama dikaitkan dengan indikator kinerja dari satker terkait
  • Terdapat 5 Pilar kepariwisataan yang perlu di serve oleh Satker Kemenpar
  • MOU yang tidak terimplementasi diberi blok merah

Bp. Faisal: MOU dengan Victoria Melbourne University Australia dilakukan penandatanganan di 2021 (Terkait dengan Advance Diploma dan Training Dosen) atau sudah dimulai di 2018 (need to check)

Bp. Faisal: Belum ada MOU langsung terkait Asdep, namun tetap melaporkan pada ATMC di tingkat ASEAN. Kontribusi Indonesia melalui sertifikasi tingkat ASEAN dan mendorong Poltekpar menerapkan Kurikulum ITCP untuk pendidikan dan pelatihan baik mahasiswa maupun dosen. Telah mengikuti Capacity Building terutama perwakilan dari Poltekpar Lombok

  • Jerman (BA Jerman bekerja sama dengan BP2MI) terkait pengiriman tenaga chef ke Jerman, Kemenpar membantu mengakselerasi
  • HAL siap memfasilitasi dan Menjembatani pendukungan MOU
  • HAL mengarahkan untuk penunjukan PIC untuk melakukan konfirmasi terhadap pencapaian MOU dan disampaikan dalam Dashboard yang akan disiapkan
  • HAL akan berusaha menjembatani dengan Imigrasi, Kemenlu maupun K/L terkait guna memastikan kerjasama yang optimal

Bp. Zul: Terkait MOU ada 2 sifat yaitu GtoG dan Internasional, selama Poltekpar ditandatangani secara Internasional silahkan dilaksanakan sesuai kaidah berlaku namun tetap menyampaikan atau melibatkan HALI sebagai pemetaan Bilateral yang dapat dimonitor dan dikolaborasikan bersama dengan K/L terkait ditingkat nasional maupun internasional

  • Menurut Pandangan HALI, untuk kerjasama Bilateral diluar Kerjasama yang tercantum dalam Matriks bisa dilengkapi oleh Deputi Pemasaran sehingga dapat dilihat sebagai dampak nyata kerjasama Bilateral Indonesia Australia yang dijalin
  • Dari beberapa MOU yang sudah diimplementasikan oleh Kemenpar, apakah dimungkinkan untuk menjembatani dengan Poltekpar-Poltekpar lain di negara-negara yang sudah ada dalam list MOU diluar yang sudah dilakukan oleh Poltekpar Medan
  • Matriks akan disampaikan ke seluruh Satker dan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara mitra + KJRI atau KBRI di negara tujuan
  • Untuk data-data dapat segera disampaikan kepada HAL dan akan disampaikan kepada Menpar terkait posisi Indonesia
  • Saat ini HAL belum intensif bekerja sama dengan Kemenlu terkait dengan perubahan Nomenklatur atau menunggu masa berakhir MOU terutama setelah perubahan nama dari Kemenparekraf menjadi Kemenpar (Dikhawatirkan mempengaruhi pencatatan dari Treaty Kemenlu)
  • HALI akan membantu untuk memfasilitasi untuk follow up pemanfaatan MOU dan dapat dipertimbangkan untuk menyisipkan klausul pengembangan destinasi terutama pada klausul renewal karena tidak sedikit MOU yg sudah mencantumkan klausul Auto renewal 5 tahun sekali.
  • Ibu Diah Deputi: Kemenlu mengingatkan untuk klausul Auto Renewal sebaiknya perlu ditinjau kembali untuk melihat kebermanfaatannya dan dilakukan evaluasi atau menyisipkan klausul baru untuk memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya
  • Sebagai catatan dari Calon Dubes Praha terdapat peluang kerjasama Budaya dan Pariwisata Indonesia dengan Praha dan juga dengan perwakilan Uzbekistan untuk peluang kerjasama antar poltekpar atau universitas terkait

Tindak Lanjut:

 Mohon update dan masukan tertulis terkait implementasi kerja sama MoU bilateral pariwisata dapat disampaikan melalui Nota Dinas kepada Asdep HAL